Cari Blog Ini

Memuat...

Art Images

Popular Posts

Diberdayakan oleh Blogger.

Minggu, 08 Maret 2015

SIM Penilaian Kinerja Guru (PKG) Online 2015

blo99uru.blogspot.com_Sahabat guru yang terhormat, seperti kita ketahui bahwa salah satu syarat pencairan tunjangan profesi guru yang lebih sering kita dengar tunjangan sertifikasi tahun 2015 adalah Penilaian Kinerja Guru (PKG). Pada tahun 2015 ini pengentrian nilai PKG menjadi tanggung jawab pengawas, melalui aplikasi tersendiri yang datanya bersumber dari dapodik. Nah, untuk mengetahui lebih dalam apa itu SIM PKG Online silahkan simak pemaparan berikut ini :

Saat ini banyak diperbincangkan mengenai SIM PKG Online yang membuat Operator semakin berat dalam mengerjakan tugasnya setiap hari. Bahkan Padamu Negeri saja saya jamin mungkin baru sebagian dikerjakan, belum lagi fitur-fiturnya selalu berubah-ubah semakin membuat pekerjaan sebagai Operator tambah double.

Namun sedikit informasi saja SIM PKG adalah sebuah Aplikasi Penataan Guru dari Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar (P2TK Dikdas) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. untuk dijadikan acuan bagi pengelola pendidikan yang berwenang membina guru dalam menentukan kebijakan dan merencanakan serta mengkaji ulang kebutuhan guru di Kabupaten/Kota dengan Dasar Hukum :
  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, PemerintahanDaerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;
  10. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Dan Menteri Agama Nomor  05/X/Pb/2011, Nomor  Spb/03/M.Pan-Rb/10/2011, Nomor  48 Tahun 2011, Nomor  158/PMK.01/2011, dan Nomor  11 Tahun 2011   tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
  13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 atas perubahan Peraturan Menteri Pendidikan NasionalNomor 15Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota;
  14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
  15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
  16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
  17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum;
SIM Penilaian Kinerja Guru (PKG) Online 2015


Aplikasi itu adalah SIM Rasio PTK atau SIM Pemerataan Guru yang dapat diakses oleh operator dinas kab/kota di laman http://223.27.144.197:8500/login.. Aplikasi ini dapat menampilkan peta kelebihan dan kekurangan guru mulai dari tingkat nasional, provinsi, kab/kota, kecamatan sampai ke satuan pendidikan,  sehingga aplikasi ini dapat digunakan untuk mengendalikan pertumbuhan guru sehingga guru tidak asal diangkat saja oleh yang berwenang sehingga dapat menetapkan kebijakan penataan dan pemerataan guru, khususnya guru PNS.
Seperti apakah kebijakan penataan dan pemerataan guru itu ?

1. LATAR BELAKANG
  1. Belum merata jumlah, beban kerja, dan komposisi guru, baik pada tingkat kabupaten/kota/ provinsi maupun di tingkat nasional
  2. Penerapan Kurikulum 2013
Permasalahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di daerah :
  1. Masih kekurangan tenaga guru didaerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan serta Daerah Otonom Baru (Pemekaran).
  2. Kelebihan tenaga guru didaerah perkotaan.
  3. Masih sulit pelaksanaan perpindahan guru lintas provinsi dan kab/kota.
  4. Tenaga pendidik dan kependidikan banyak yang pindah profesi ke lingkungan Pemda terutama didaerah pemekaran baru.
  5. Keberadaan Guru didaerah sering di politisasi dalam pelaksanaan pilkada.
  6. Seringnya mutasi guru di daerah sebagai dampak politik.
  7. Masih terbatas guru yg baru mendapatkan sertifikasi.
  8. Terbatasnya Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan belum optimal.
  9. Masih banyak jumlah guru yg blm memenuhi kwalifikasi pendidikan S1/D4.
  10. masih kekurangan guru mata pelajaran tertentu (PNS)
  11. Masih belum optimal peningkatan kompetensi tenaga kependidikan tenaga administrasi sekolah TK s/d SMA/SMK
  12. Masih tebatasnya tenaga pengawas Fungsional atau tenaga supervisi.
  13. Masih terdapat tenaga pendidik yang tidak sesuai dengan latar belakang ijasah.
  14. Masih terdapat guru yang belum memahami perangkat pembelajaran (RPP, Silabus, kurikulum KTSP)
  15. Masih belum sinergis Database pendidik dan tenaga kependidikan antara Dinas Pendidikan dgn BKD
  16. Masih belum optimal koordinasi dlm Perencanaan pendidik dan tenaga Kependidikan antara dinas pendidikan dgn Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sehingga seringkali kurang sesuai kebutuhan.
  17. Penempatan tenaga pendidik/kependidikan belum terdistribusi sesuai kebutuhan
2. PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU
Penataan dan Pemerataan guru (PNS) dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu alih tugas, alih fungsi dan pengangkatan PNS baru.

A.  Alih Tugas
Alih tugas/mutasi adalah pemindahan guru antarsatuan pendidikan, antarjenis pendidikan, dan antarjenjang pendidikan, baik dalam kabupaten/kota maupun antarkabupaten/kota dan antarprovinsi. Alih tugas/mutasi guru harus tetap mengampu mata pelajaran yang sama.
Alih tugas/mutasi guru antarsatuan pendidikan adalah pemindahan guru dari satuan pendidikan sejenis dan sejenjang. Alih tugas/mutasi guru antarjenis merupakan pemindahan guru dari satuan pendidikan umum ke kejuruan atau sebaliknya. Alih tugas/mutasi antarjenjang pendidikan adalah pemindahan guru dari satuan pendidikan yang berbeda jenjang.

Kriteria Alih Tugas :
  1. Pemenuhan beban minimal tatap muka;
  2. Kesesuaian mata pelajaran yang diampu dengan latar belakang pendidikan dan/atau sertifikat pendidiknya;
  3. Pemerataan mutu pendidikan;
  4. Akses/Keterjangkauan (jarak, moda transportasi, waktu tempuh, dan biaya);
  5. Kondisi sosial yang kondusif; dan
  6. Hal-hal lain sesuai dengan kebutuhan daerah
Contoh kriteria alih tugas :
  1. Mempunyai sertifikat pendidik tapi belum dapat memenuhi beban tatap muka minimal 24 jam per minggu;
  2. Atas permintaan sendiri;
  3. Mengampu mata pelajaran yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan/atau sertifikat pendidik, dipindahkan ke satuan pendidikan lainnya yang membutuhkan dan sesuai bidang keahliannya/pendidikan;
  4. Memenuhi aspek pemerataan mutu pendidikan berdasarkan kualitas/kinerja guru;
  5. Memiliki aksesibilitas tinggi ke Satuan Pendidikan baru, bertempat tinggal di lokasi terdekat dengan satuan pendidikan di provinsi atau kabupaten/kota yang kekurangan guru dan/atau asal daerah guru yang bersangkutan;
  6. Dibutuhkan oleh satuan pendidikan di kabupaten/kota lain karena mempunyai keterampilan atau keahlian khusus;
  7. Dapat diterima di satminkal yang baru;
  8. Tidak sedang mengemban tugas tambahan
B. Alih Fungsi

Alih fungsi adalah proses pemindahan fungsi guru dari jenis guru dan/atau bidang tertentu ke jenis guru dan/atau bidang lainnya, pada satu satuan pendidikan, antarsatuan pendidikan, antarjenjang pendidikan, antarjenis pendidikan, dan alih fungsi ke/dari jabatan struktural. Misalnya, dari guru kelas ke guru mata pelajaran atau sebaliknya, dari guru kelas ke guru BK atau sebaliknya, dari guru mapel tertentu ke guru mapel lainnya.
Guru yang dapat dialihfungsikan pada satuan pendidikan adalah guru yang jumlahnya berlebih dan tidak bisa dialihtugaskan, baik yang sudah maupun yang belum bersertifikat.
Kriteria alih fungsi :
  1. Dipindahkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan;
  2. Mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi untuk fungsi/mata pelajaran barunya;
  3. Mengikuti sertifikasi sesuai dengan fungsi/mata pelajaran barunya.
C.Pengangkatan PNS Baru

Pemerintah daerah dapat melakukan pengangkatan guru PNS baru dengan mengikuti peraturan perundangan
 
3 MEKANISME PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU
A. Tingkat Kabupaten/Kota
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN / KOTA
  1. Dinas pendidikan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya meminta laporan hasil perhitungan kebutuhan dan data guru dari semua satuan pendidikan yang ada diwilayahnya setiap semester.
  2. Dinas pendidikan kabupaten/kota melakukan analisis terhadap laporan tersebut, dan hasilnya berupa agregat perhitungan dan pemetaan guru sebagai rencana kebutuhan guru tingkat kabupaten/kota.
  3. Dinas pendidikan kabupaten/kota berkoordinasi dengan satuan pendidikan binaannya untuk menyusun rencana penataan dan pemerataan guru, yang menyangkut guru yang akan dialihtugaskan dan yang akan dialihfungsikan.
  4. Dinas pendidikan kabupaten/kota yang telah melaksanakan penataan dan pemerataan guru di wilayah kewenangannya, dan masih ada kelebihan guru dan/atau kekurangan guru, maka kabupaten/kota menyampaikan hasil penataan dan pemerataan tersebutsebagai bahan informasi kepada pemerintah provinsi.
  5. Bupati/Walikota membuat keputusan tentang penataan dan pemerataan guru di wilayahnya berdasarkan usulan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
  6. Bupati/Walikota menyampaikan perencanaan penataan dan pemerataan guru di wilayahnya kepada Gubernur melalui Dinas Pendidikan Provinsi, paling lambat bulan Februari tahun berjalan.
  7. Bupati/Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru di wilayahnya kepada Gubernur melalui Dinas Pendidikan Provinsi, paling lambat bulan April tahun berjalan.
  8. Rencana penataan dan pemerataan guru tingkat kabupaten/kota dilaporkan kepada bupati/walikota dan disampaikan ke SKPD bidang kepegawaian kabupaten/kota
BKD KABUPATEN/KOTA :
  1. SKPD bidang kepegawaian kabupaten/kota menerima rencana penataan dan pemerataan guru tingkat kabupaten/kota setiap semester.
  2. SKPD bidang kepegawaian kabupaten/kota menetapkan formasi guru berdasarkan rencana kebutuhan guru tingkat kabupaten/kota.
  3. SKPD bidang kepegawaian kabupaten/kota melaporkan formasi guru ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN&RB) dengan tembusan ke Badan Kepegawaian negara (BKN) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
B.Tingkat Provinsi

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI :

Selain menyusun dan melaksanakan rencana kebutuhan guru sesuai dengan kewenangannya, Dinas pendidikan provinsi juga melakukan:
  1. Dinas pendidikan provinsi mengkoordinasikan perencanaan penataan guru antarkabupaten/kota dalam wilayahnya
  2. Dinas pendidikan provinsi melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota yang terkait untuk memfasilitasi pemindahan guru antarkabupaten/kota, dengan agenda:
a.
Penyampaian informasi kelebihan dan kekurangan guru per kabupaten/kota;
b.
Penyampaian data/portofolio guru yang akan dipindahkan;
c.
kesepakatan antarkabupaten/kota yang akan memindahkan/menerima guru.
  1. Gubernur membuat keputusan tentang penataan dan pemerataan guru di wilayahnya berdasarkan usulan Bupati/Walikota.
  2. Gubernur menyampaikan rencana penataan dan pemerataan guru di wilayahnya berdasarkan usulan Bupati/Walikota kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, paling lambat bulan Maret tahun berjalan.
  3. Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, paling lambat bulan Mei tahun berjalan, dan diteruskan ke Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Keuangan.
BKD PROVINSI :
  1. SKPD bidang kepegawaian provinsi menerima rencana penataan dan pemerataan guru tingkat provinsi setiap semester.
  2. SKPD bidang kepegawaian provinsi menetapkan formasi guru berdasarkan rencana kebutuhan guru tingkat provinsi.
  3. SKPD bidang kepegawaian provinsi melaporkan formasi guru ke KemenPAN&RB dengan tembusan ke BKN dan Kemdikbud
C. Tingkat Nasional
  1. Kemdikbud meminta laporan hasil perhitungan kebutuhan dan data guru dari semua provinsi.
  2. Kemdikbud melakukan analisis terhadap laporan tersebut, dan hasilnya berupa agregat perhitungan dan pemetaan guru sebagai rencana kebutuhan guru tingkat nasional.
  3. Rencana kebutuhan guru tingkat nasional disampaikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
  4. Kemdikbud mengkoordinasikan perencanaan penataan guru antarprovinsi.
4. STRATEGI PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU
  1. Menyusun produk hukum dalam bentuk peraturan bupati/walikota atau produk hukum lainnya terkait penataan dan pemerataan guru PNS yang merujuk pada Peraturan Bersama;
  2. Sosialisasi program penataan dan pemerataan guru PNS diwilayah kabupaten/kota;
  3. Verifikasi data guru dan analisis kebutuhan guru TK, SD, SMP, SMA, dan SMK di setiap satuan pendidikan di wilayah kabupaten/kota;
5. PEMANTAUAN DAN EVALUASI
  1. Apakah perencanaan penataan dan pemerataan guru sudah menggambarkan redistribusi guru yang merata sesuai ketentuan peraturan perundangan dan kebutuhan?
  2. Apakah pelaksanaan penataan dan pemerataan guru berjalan secara efektif, efisien, objektif, akuntabel, serta mampu mengatasi masalah kelebihan/kekurangan guru ?
  3. .Apakah penataan dan pemerataan guru berdampak pada peningkatan mutu pendidikan?


Akan tetapi sebagus apapun data yang diberikan melalui aplikasi SIM Rasio PTK ini tidak akan berarti apa-apa jika tidak digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan oleh pihak-pihak yang terkait terutama pengambil kebijakan di daerah, karena sejak otonomi daerah diterapkan sering terkotaminasi oleh kepentingan-kepentingan tertentu.
Intinya adalah SIM PKG yang akan digunakan Pengawas Sekolah dan Pengawas Mapel untuk menilai Kinerja Guru dan Kepala Sekolah sebagai salah satu syarat penerbitan SK Tunjangan Profesi. Sudah jelas bahwa SIM PKG yang dijalankan BUKAN PKG PADAMU NEGERI seperti yang jadi buah bibir selama ini ...
Untuk itu bergeraklah cepat, benahi data DAPODIK anda ... sebelum semua terlambat

Semoga bermanfaat
Terima kasih

sumber : http://sdn-tambaharjo.blogspot.com/2015/03/penjelasan-sim-pkg-online-2015-wajib.html

Minggu, 08 Februari 2015

Aplikasi Dapodikmen 8.1.3

blo99uru.blogspot.com_Aplikasi Dapodikmen versi 8.1.3 ini terdapat pengaturan mengenai sekolah yang dapat melanjutkan Kurikulum 2013 dan sekolah yang harus kembali menggunakan Kurikulum Tahun 2006. Penetapan sekolah yang dapat melanjutkan Kurikulum 2013 didasarkan pada data Pusat Kurikulum Kemdikbud yang diberikan langsung oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Data tersebut kemudian diimplementasikan dalam server Dapodikmen secara online dan ditunkan langsung ke Aplikasi Dapodikmen versi 8.1.3 secara sistem. 
Berikut informasinya yang saya kutip dari website resmi Dapodikmen : http://dapo.dikmen.kemdikbud.go.id/portal/web/laman/detailBerita/2015-02-03/rilis_aplikasi_dapodikmen_8.1.3

Kepada: Yth. Bapak/Ibu Operator Dapodikmen

Di Seluruh Indonesia



Menindaklanjuti surat edaran bersama antara Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, Nomor : 233/C/KR/2015, tentang Penetapan Sekolah Pelaksana Uji Coba Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2014/2015 pada tanggal 19 Januari 2015. Serta memperhatikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakukan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013. Berdasarkan Permendikbud tersebut Kemendikbud menetapkan bahwa sekolah yang telah melaksanakan Kurikulum 2013 selama 3 semester dapat melanjutkan Kurikulum 2013 sebagai sekolah uji coba. Kemudian sekolah tersebut dapat dijadikan sebagai sekolah rintisan implementasi Kurikulum 2013 di seluruh Kab/Kota. Selanjutnya sekolah yang baru melaksanakan Kurikulum 2013 selama 1 semester maka ditetapkan untuk kembali menggunakan Kurikulum Tahun 2006.

Pengaturan implementasi kurikulum seperti tersebut di atas akan diintegrasikan dengan sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Hal tersebut diperkuat lagi dengan Instruksi langsung dari Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada saat mengunjungi Helpdesk Dapodikmen tanggal 31 Januari 2014. Instruksi tersebut memerintahkan agar Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah segera merilis Aplikasi Dapodikmen versi 8.1.3 yang telah mengakomodir pengaturan implementasi kurikulum tersebut.

Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh operator Dapodikmen terkait teknis update Aplikasi Dapodikmen versi 8.1.3 adalah sebagai berikut:


1.       Kondisi sekolah masih menggunakan Aplikasi Dapodikmen versi 8.1.0

Bagi sekolah yang masih menggunakan Aplikasi Dapodikmen versi 8.1.0, proses updatenya sebagai berikut:

a.       Download dan install UPDATER 8.1.2

b.      Pada versi 8.1.2 lakukan sinkronisasi.

c.       Download dan install UPDATER 8.1.3

2.       Kondisi sekolah menggunakan Aplikasi Dapodikmen versi 8.1.2

Bagi sekolah yang menggunakan Aplikasi Dapodikmen versi 8.1.2, proses updatenya sebagai berikut:

a.       Lakukan sinkronisasi.

b.      Download dan install UPDATER 8.1.3

3.       Kondisi sekolah install baru / install ulang, Bagi sekolah yang menginstall baru/install ulang, maka proses updatenya sebagai berikut:

a.       Download dan install INSTALLER 8.1.0

b.      Download dan Install UPDATER 8.1.2

c.       Download prefill terbaru.

d.      Registrasi ulang

e.      Pada versi 8.1.2 lakukan sinkronisasi.

f.        Download dan install UPDATER 8.1.3


4.  Update ke Aplikasi Dapodikmen versi 8.1.3 dapat dilakukan dengan menggunakan Kode Registrasi yang lama maupun yang baru. Diinstruksikan untuk segera menggunakan kode registrasi yang baru dengan mengikuti Prosedur Aktivasi Kode Registrasi Baru pada berita disini : http://dapo.dikmen.kemdikbud.go.id/portal/web/laman/detailBerita/2015-01-13/prosedur_aktivasi_kode_registrasi_baru.

5.   Update ke Aplikasi Dapodikmen versi 8.1.3 dapat dilakukan pada Semester Ganjil maupun Semester Genap 2014/2015.

6.  Pada Aplikasi Dapdikmen versi 8.1.3 di bagian Beranda terdapat keterangan Status Penggunaan Kurikulum 2013.

a.       Diizinkan (dengan tulisan warna hijau)

Keterangan ini akan tampil di beranda bagi sekolah yang termasuk kategori sekolah dapat melanjutkan Kurikulum 2013. Setelah update ke versi 8.1.3 maka tidak terdapat perubahan referensi kurikulum, tetap tersedia pilihan referensi kurikulum KTSP 2006 dan Kurikulum 2013. Juga tidak ada perubahan data dan dapat melanjutkan proses periodik ke semester genap 2014/2015 serta memasukkan data transaksional.

b.      Belum diizinkan (dengan tulisan warna merah)

Keterangan ini akan tampil di beranda bagi sekolah yang tidak termasuk kategori sekolah dapat melanjutkan Kurikulum 2013 dan harus kembali menggunakan Kurikulum Tahun 2006. Setelah update ke versi 8.1.3 maka terdapat perubahan referensi kurikulum, hanya akan tersedia pilihan referensi kurikulum KTSP 2006. Maka harus dilakukan penyesuaian/perubahan pada data rombel, yaitu melakukan edit data kurikulum. Jika penyesuaian/perubahan data kurikulum ini belum dilakukan, maka data rombel akan dinyatakan sebagai data invalid pada waktu proses validasi dan tidak dapat melakukan sinkronisasi.

7.       Perubahan pada prosedur Validasi dan Sinkronisasi.


Pada Aplikasi Dapodikmen versi 8.1.3 ini juga terdapat perubahan prosedur terkait validasi dan sinkronisasi. Pada versi sebelumnya ketika proses validasi dilakukan walaupun masih terdapat data yang statusnya tidak valid, proses sinkronisasi tetap dapat dilakukan. Maka pada versi 8.1.3 proses sinkronisasi dapat dilakuan jika pada proses validasi data sudah dinyatakan semua valid (invalid=0)



Demikian informasi ini disampaikan untuk segera dilaksanakan dengan baik. Kami mengucapkan terimakasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Download Aplikasi Dapodikmen Updater 8.1.3 
klik DISINI


SALAM SATU DATA


sumber : http://dapo.dikmen.kemdikbud.go.id                                                                                                                             

Minggu, 02 November 2014

Aktifasi NUPTK Kepala Sekolah dan Pengawas

blo99uru.blogspot.com_Sekedar info yang saya baca tentanng aktivasi NUPTK untuk Kepala Sekolah, Silahkan simak ...!

KEAKTIFAN NUPTK UNTUK KEPSEK DITUNGGU PALING LAMBAT TANGGAL 15 NOVEMBER 2014 ( SISA WAKTUNYA DI GUNAKAN UNTUK MENGAKTIFKAN NUPTK PENGAWAS )

Ada 3 point yang harus di kerjakan agar NUPTK Kepsek bisa aktif untuk semester 1 tahun 2014.

1. EDS Guru
Seluruh PTK dan Tenaga Kependidikan yang ada di sekolah harus diaktifkan ( Bagi yang masih aktif). 

2. EDS Siswa
Seluruh siswa yang ada di sekolah harus di masukkan. Tapi yang dijadikan sampel untuk EDS hanya 30 siswa. Caranya : Pelajari terlebih dahulu materi ini : https:// www.dropbox.com/ …/Registrasi %20Akun%20Operator%20Se… jika sudah sukses belajar materi ini maka pertanyaan yang sering di ajukan ke kami seperti : nonaktif PTK, registrasi PTK baru bisa terjawab.

3. PKG Guru 
Langkah awal yang harus di kerjakan adalah mengupdate riwayat mengajar seluruh PTK semester 1
tahun ajaran 2014/2015 lalu cetak S12 dan di serahkan ke dinas untuk di sahkan perbaikannya. Lalu dinas mengeluarkan S13. 

Langkah kedua lakukan penilaian PTK satu persatu. isilah dengan sebenar-benarnya. 
Angket PKG bisa di ambil di sini https:// www.dropbox.com/ …/k4gykx…/ AACeZsfOzPhRNv3Nd2uMlIsPa…

Langkah ke tiga : Cetak Penilaian PKG lalu di tandatangani oleh PTK, Tim Penilai dan Kepsek.

Langkah Ke empat : Scan Penilaian PKG dalam bentuk jpg lalu unggah satu persatu.

Langkah kelima : Cetak sm22a lalu serahkan ke dinas untuk di sahkan.

Jika langkah terakhir ini sudah selesai
maka status PTK Kepsek bisa aktif.

Keaktifan PTK : Guru terutama Kepsek kami tunggu paling lambat tanggal 15 November 2014. Jangan lupa dimasukkan semua PTK ( Guru ) dan Tenaga Kependidikan ( TU, Satpam,Penjaga sekolah dll ).
Jika sampai tanggal 31 Desember tidak di aktifkan, bagi PTK yang sudah punya NUPTK Baik PNS maupun Non PNS maka NUPTK nya akan hilang (Dihapus oleh sistem) dan tidak bisa di Claim kembali pada masa yang akan datang.

Untuk informasi lebih lanjut silakan baca di http://bantuan.siap-online.com/2014/09 Registrasi Akun Operator Sekolah.pdf
Shared with Dropbox DROPBOX.COM Registrasi Akun Operator Sekolah.pdf
Shared with Dropbox dropbox.com

sumber : https://www.facebook.com/groups/235976536569485/368652856635185/?notif_t=group_activity

Minggu, 10 Agustus 2014

Manual Aplikasi Dapodikdas Versi 3.00

blo99uru.blogspot.com_Operator Sekolah sudah mulai berbenah lagi, semenjak hadirnya Aplikasi Dapodikdas yang makin istimewa di awal bulan Agustus 2014 ini, kini hadir dengan tampilan dan fitur-fitur tambahan yang makin sempurna. Selamat datang Dapodikdas versi 3.00.
Informasi mengenai Aplikasi Dapodikdas versi 3.00 ini bisa anda akses di sini : 

Berikut link yang berkaitan dengan Dapodikdas :
Dapodikdas versi 3.00 merupakan keberlanjutan sistem aplikasi sebelumnya 2.08, dengan mekanisme prefill baru, maka data isian tahun ajaran 2013/2014 akan menjadi data awal di aplikasi versi 3.00 (tahun ajaran 2014/2015)

Sebelum instalasi versi 3.00, uninstall aplikasi sebelumnya (2.08) dan mengunduh prefill terbaru. di http://dapo.dikdas.kemdikbud.go.id/laman/prefill. Prefill tsb adalah hasil pemutakhiran generate nasional per tanggal 25 Juli 2014. Prefill lama tidak dapat digunakan.

Kode registrasi tetap (sama dengan periode pendataan sebelumnya), prefill berubah (Baca bagian 5) prosedur instalasi (baca Bagian 3 dan 4)

Versi 3.00 akan expired di bulan Desember untuk membatasi pengisian 20141 (semester 1 tahun ajaran 2014) dan untuk memunculkan pengisian semester 2 (20142)

Pilihan Semester yang dapat dipilih di versi 3.00
1. Semester 1 Tahun ajaran 2014 (20141) sebagai Default
2. Semester 1 Tahun ajaran 2013 (20131)
3. Semester 2 Tahun ajaran 2013 (20132)

Tahapan input data : pelajari flowchart di bawah
Fitur fitur tambahan :
- Bantuan : Penjelasan isian butir pertanyaan.
- Lanjutan data periodik : melanjutkan data yang berkaitan dengan masa periode semester.
- Naik Kelas : kenaikan kelas otomatis dengan asumsinya peserta didik tidak di acak di kelas barunya.
- Lulus : untuk meluluskan seluruh peserta didik tingak 9 SMP atau kelas 6 SD secara massal
- Action Menu : memunculkan data terhapus dan memunculkan data terfilter , salin penugasan dan lanjutkan data periodik peserta didik

Fasilitas generate ulang prefill : fitur ini dapat dianalogikan sebagai “simpan lokal” di server. Jika akan berpindah-pindah komputer gunakan fasilitas ini. (baca bagian 12 Generate prefill)

Penguncian nama dan tanggal lahir PD dan PTK. Hal ini dimaksudkan agar record yang sudah ada tidak di re-use untuk PD/PTK lain.

Web yang terafiliasi :
  • http://dapo.dikdas.kemdikbud.go.id : untuk memeriksa progress pengiriman sekaligus cek kelengkapan dan kecocokan data di lokal.
  • http://dapo.dikdas.kemdikbud.go.id/prefill_final : fasilitas generate prefill “simpan lokal”.
  • http://vervalpd.data.kemdikbud.go.id : untuk mendapatkan NISN dari dapodikdas.
  • http://sdm.data.kemdikbud.go.id : komunitas operator dapodik.
  • https://www.facebook.com/groups/infopendataan.dikdas : grup facebook resmi dapodikdas.
  • http://223.27.144.195:8081/ : laman LTD (Lapor Tunjangan Dikdas) atau info PTK.
Baca kembali penjelasan rinci dari Direktorat P2TK Dikdas untuk pembagian jumlah jam mengajar dalam 1 rombel sesuai kurikulum yang digunakan.

Peserta didik lulus, keluar atau PTK mutasi jangan di “HAPUS” tp registrasikan sesuai dengan keterangannya agar tersimpan sebagai data historical.

Penjelasan :
  1. Aplikasi 3.00 merupakan fresh installer, aplikasi 2.08 tidak dapat dipergunakan kembali. Langkah-langkah ini dimaksudkan urutan pengerjaan yang berurutan dan sistematis agar operator sekolah bekerja secara efektif dan efisien dalam mengoperasikan aplikasi.
  2. Unduh aplikasi dan prefill nya di laman http://dapo.dikdas.kemdikbud.go.id. Prefill ini adalah hasil generate nasional per tanggal 1 Agustus 2014, sehingga tidak perlu lakukan generate ulang prefill untuk pertama kalinya.
  3. Uninstall aplikasi lama 2.08. Sebelumnya, unduh profil sekolah dll sebagai arsip.
  4. Lengkapi isian tabel sekolah dan data periodik sekolah
  5. Tabel PTK ==> action menu salin penugasan untuk menyalin penugasan PTK tahun 2013 ke 2014 secara otomatis sehingga tidak perlu input ulang di menu penugasan.
  6. Tabel Peserta Didik ==> action menu lanjutkan data periodik PD untuk menyalin data periodik tahun sebelumnya, sehingga tidak perlu input ulang. Dengan asumsi data periodik tersebut tidak mengalami perubahan.
  7. Tabel Prasarana ==> action menu lanjutkan data periodik, untuk menyalin tingkat kerusakan prasarana tahun sebelumnya sehingga tidak perlu input ulang, dengan asumsi bahwa tidak ada perubahan kerusakan ruangan.
  8. Tabel Rombongan belajar, action menu dapat digunakan dengan melanjutkan rombel yang ada sebelumnya naik ke tingkat diatasnya, fitur ini dapat di gunakan bagi rombel yang tidak diacak peserta didik nya ketika naik kelas (masih dalam rombel yang sama). Yang perlu diubah/ penyesuaian kembali : Wali kelas , Nama rombel, Ruangan / prasarana
  9. Mapping anggota rombel. Jenis pendaftaran [Naik Kelas] , jika menggunakan fitur no. 7 peserta didik sudah otomatis masuk ke dalam rombel. Untuk peserta didik tidak naik kelas masukkan ke dalam tingkat yang sama dengan jenis pendaftaran [Mengulang].
  10. Tabel PD ===> Setelah peserta didik masuk ke dalam rombel maka akan terlihat peserta didik yang belum masuk rombel, peserta didik tersebut adalah peserta didik yang mungkin lulus, registrasikan sebagai peserta didik keluar dengan status lulus dan peserta didik yang putus sekolah ATAU dapat menggunakan fitur Lulus di rombongan belajar untuk meluluskan siswa-siswa yang berada di tingkat akhir secara massal.
  11. Tabel PD ===> Masukkan peserta didik baru satu persatu sampai lengkap baru tambah peserta didik kedua dan selanjutnya.
  12. Buat Rombel baru untuk peserta didik baru tersebut (kelas 1 SD atau kelas 7 SMP)
  13. Masukkan peserta didik baru tersebut ke dalam rombel di bagian anggota rombel.
  14. Lengkapi tabel PTK (TAMBAH BARU, MUTASI, dll).
  15. Tabel Pembelajaran: lengkapi PTK mengajar sesuai di dalam rombelnya.
  16. Lengkapi isian sarana, jumlah dan tingkat kerusakannya.
  17. Periksa kelengkapan isian di unduhan profil sekolah.
  18. Periksa validasi, pastikan tidak ada yang berwarna merah atau kuning. Untuk mengingatkan kelengkapan, kewajaran dan kebenaran data yang sudah di inputkan.
  19. Lakukan sinkronisasi secara sempurna.
  20. Periksa kesesuaian data di progress pengiriman http://dapo.dikdas.kemdikbud.go.id
  21. Selesai

Rabu, 16 Juli 2014

UU Guru dan Dosen 2005

Pemerintah Republik Indonesia melalui presiden RI menimbang 
  • bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
  • untuk menjamin perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu dan relevansi, serta tata pemerintahan yang baik dan akuntabilitas pendidikan yang mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global perlu dilakukan pemberdayaan dan peningkatan mutu guru dan dosen secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. 
  • guru dan dosen mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sehingga perlu dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat 
  • berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu dibentuk Undang-Undang tentang Guru dan Dosen 

UU Guru dan Dosen 2005 dapat anda download melalui link dibawah ini :
 
 

Selasa, 15 Juli 2014

Jadwal PLPG Rayon 110 UPI 2014

blo99uru.blogspot.com_PERSYARATAN PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN KUOTA 2014.

Persyaratan Umum
  1. Guru yang belum memiliki sertifikat pendidik dan masih aktif mengajar di sekolah di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kecuali guru Pendidikan Agama. Sertifikasi bagi guru Pendidikan Agama dan semua guru yang mengajar di madrasah diselenggarakan oleh Kementerian Agama dengan kuota dan aturan penetapan peserta dari Kementerian Agama (Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal PMPTK dan Sekretaris Jenderal Departemen Agama Nomor SJ/Dj.I/Kp.02/1569/ 2007, Nomor 4823/F/SE/2007 Tahun 2007).
  2. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari program studi yang terakreditasi atau minimal memiliki izin penyelenggaraan.
  3. Guru yang BELUM memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV apabila pada 30 November 2013:
    a. sudah mencapai usia 50 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 tahun sebagai guruatau
    b. mempunyai golongan IV/a atau memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/a (dibuktikan dengan SK kenaikan pangkat).
  4. Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas dengan ketentuan:
    a. diangkat menjadi pengawas satuan pendidikan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (1 Desember 2008), dan
    b. memiliki usia setinggi-tingginya 50 tahun pada saat diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan.
  5. Sudah menjadi guru pada suatu satuan pendidikan (PNS atau bukan PNS) pada saat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ditetapkan tanggal 30 Desember 2005.
  6. Guru bukan PNS pada sekolah swasta yang memiliki SK sebagai guru tetap minimal 2 tahun secara terus menerus dari penyelenggara pendidikan (guru tetap yayasan), sedangkan guru bukan PNS pada sekolah negeri harus memiliki SK dari Bupati/Walikota.
  7. Pada tanggal 1 Januari 2015 belum memasuki usia 60 tahun.
  8. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter. Jika peserta diketahui sakit pada saat datang untuk mengikuti PLPG yang menyebabkan tidak mampu mengikuti PLPG, maka LPTK BERHAK melakukan pemeriksaan ulang terhadap kesehatan peserta tersebut. Jika hasil pemeriksanaan kesehatan menyatakan peserta tidak sehat, LPTK berhak menunda atau membatalkan keikutsertaannya dalam PLPG.
  9. Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK).
Penetapan Bidang Studi Sertifikasi Guru
  1. sesuai dengan program studi S-1/D-IV (linier),
  2. apabila tidak sesuai (tidak linier) dengan program studi S-1/D-IV, dapat menggunakan program studi D-III yang sesuai,
  3. apabila tidak sesuai (tidak linier) dengan program studi S-1/D-IV dan program studi D-III, guru dapat menetapkan bidang studi sertifikasi sesuai dengan mata pelajaran, rumpun mata pelajaran, atau satuan pendidikan yang diampunya, dan wajib memiliki masa kerja minimal sudah 5 tahun berturut-turut mengajar mata pelajaran tersebut.
 Jadwal PLPG Rayon 110 UPI 2014 bisa anda klik pada tautan berikut ini :